Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap gaya Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan orang yang dipercaya menjalankan mandat pemerintahan. Menurut Fadli, Prabowo memiliki pendekatan fleksibel dan tidak menjadikan asal partai sebagai satu-satunya pertimbangan.
Fadli menggambarkan gaya Prabowo dalam mengelola kabinet mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu terutama terlihat dari cara Prabowo memandang pergantian pejabat atau reshuffle.
“Mirip dengan gaya Donald Trump di Amerika Serikat,” ujar Fadli, dikutip Rabu (2/9/2026).
Menurut Fadli, pergantian pejabat tidak selalu berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan antarpartai. Praktik take and give memang menjadi bagian dari dinamika politik di berbagai negara, termasuk dalam sistem politik Indonesia.
“Di seluruh dunia praktik politik memang ada take and give. Sistem kita gotong-royong. Pak Prabowo mengalokasikan mandatnya dengan fleksibel,” kata Fadli.
Fleksibilitas tersebut, kata Fadli, berkaitan dengan kewenangan presiden untuk menentukan orang yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, latar belakang partai bukan menjadi satu-satunya ukuran untuk mempertahankan seorang menteri.
Kinerja menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan mandat. Menteri yang dipercaya Prabowo dituntut mampu menerjemahkan program pemerintah menjadi hasil yang dirasakan masyarakat.
Fadli mengatakan orientasi Prabowo sejak awal adalah bekerja untuk masyarakat luas, terutama kelompok yang menjadi bagian besar dari kehidupan ekonomi rakyat.
“Pak Prabowo bekerja untuk rakyat kebanyakan, petani, buruh, nelayan, pedagang pasar. Ukuran keberhasilan bagi beliau adalah kebahagiaan rakyat,” ujarnya.
Pandangan Fadli tersebut disampaikan ketika isu reshuffle kabinet mendapat perhatian publik. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda sebelumnya menyebut 51,9 persen publik menilai reshuffle kabinet perlu dilakukan.
Sebanyak 27,9 persen responden menilai reshuffle tidak perlu dilakukan, sedangkan 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
“Publik Indonesia, masyarakat, mayoritas 51,9 persen menilai perlu reshuffle kabinet. Hanya 27 yang menyatakan tidak perlu,” kata Hanta.
Dari responden yang menginginkan reshuffle, persoalan kinerja menjadi alasan paling dominan. Sebanyak 55,5 persen menilai ada menteri dengan kinerja yang kurang memuaskan.
Sebanyak 10 persen responden menilai terdapat menteri yang tidak cocok dengan kementerian yang dipimpinnya. Sementara 9,3 persen lainnya menyoroti menteri yang dianggap jarang turun langsung ke tengah masyarakat.
