Generasi.co, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai berperan mendorong penyelesaian sejumlah persoalan publik sepanjang 2026 melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan kelompok masyarakat. Ketua Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, menilai pendekatan tersebut turut berkontribusi terhadap citra lembaga legislatif.
Menurut Nova, keterlibatan aktif pimpinan DPR dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mencari solusi atas persoalan masyarakat. Ia menilai pendekatan tersebut berbeda dari persepsi DPR yang kerap dianggap lamban dan lebih banyak berwacana.
“Selama ini DPR sering dipersepsikan sebagai lembaga yang lamban dan lebih banyak berwacana. Tetapi yang ditunjukkan Pak Dasco adalah kebalikannya. Beliau tidak menunggu persoalan membesar, tetapi proaktif memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi,” ujar Nova dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Salah satu isu yang disoroti IBSW adalah pembahasan regulasi ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Nova menyebut Dasco mendorong dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha agar kepentingan masing-masing pihak dapat dibahas bersama.
Nova menyatakan undang-undang ketenagakerjaan baru telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 6 Oktober 2026. Menurut dia, pembahasan regulasi tersebut membutuhkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepastian bagi dunia usaha.
“Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Ada amanat MK yang harus dipenuhi, ada kekhawatiran buruh agar pembahasannya tidak terburu-buru seperti Omnibus Law, dan ada kepentingan dunia usaha yang harus diakomodasi,” kata Nova.
Dasco juga disorot dalam pembahasan kebijakan perlindungan pengemudi transportasi berbasis aplikasi. IBSW menyebut Dasco mendorong koordinasi lintas kementerian untuk membahas hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pemerintah.
Nova merujuk Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang disebut mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pembatasan potongan biaya aplikasi.
“Untuk Perpres Ojol ini, Pak Dasco bahkan memimpin langsung rapat koordinasi dengan enam menteri untuk memastikan regulasinya matang,” ujarnya.
Menurut Nova, kebijakan tersebut perlu menyeimbangkan perlindungan pendapatan pengemudi, keberlanjutan usaha perusahaan aplikasi, serta kepentingan masyarakat pengguna layanan.
IBSW juga menyoroti keterlibatan Dasco dalam mendorong koordinasi penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Nova menilai penanganan bencana membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam isu kebencanaan, Pak Dasco menempatkan DPR sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas dari jauh,” kata Nova.
Ia berharap pendekatan dialog dan koordinasi tersebut diterapkan lebih luas oleh anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Harapan kami, pola kerja yang menyelesaikan masalah secara nyata ini terus dijaga dan ditularkan ke seluruh anggota Dewan. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh persoalannya diselesaikan,” ujar Nova.
Meski mengapresiasi peran Dasco, Nova menilai klaim mengenai peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR perlu didukung data, seperti hasil survei atau indikator yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.
