Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung program bantuan dana pendidikan bagi guru non-S1 untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mencetak generasi bangsa yang berdaya saing.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru merupakan salah satu langkah fundamental dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional.
Lestari Moerdijat menilai bahwa tenaga pengajar yang berkualitas akan melahirkan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
“Sejumlah program yang mempermudah akses untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar harus konsisten direalisasikan.”
“Ini penting dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi setiap anak bangsa,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/5/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam menanggapi peluncuran program bantuan dana pendidikan bagi guru yang belum menamatkan jenjang sarjana (S1) atau diploma 4 (D4) oleh pemerintah dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 pada 2 Mei lalu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkap program ini menyediakan 12 ribu kuota untuk guru yang memenuhi kriteria. Syarat utama bagi penerima bantuan ini adalah guru yang belum menyelesaikan pendidikan setara S1 atau D4.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menyambut baik program tersebut dan berharap implementasinya dapat berjalan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan terarah agar para tenaga pengajar yang membutuhkan tidak melewatkan kesempatan emas ini.
“Program ini harus dilaksanakan dengan baik, dengan pengawasan dan evaluasi berkala. Jika tepat sasaran, hasilnya akan sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan guru berkualitas,”
“khususnya di daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga pengajar,” ungkap Rerie, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II.
Rerie mengingatkan bahwa pada 2024 lalu, pemerintah mencatat kekurangan sekitar 1,3 juta guru di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kekurangan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor seperti pensiunnya guru secara massal, terbatasnya rekrutmen guru baru, serta ketimpangan distribusi guru antarwilayah.
“Ketimpangan distribusi ini sangat berdampak pada akses pendidikan yang merata. Oleh karena itu, program bantuan dana pendidikan guru harus dibarengi dengan kebijakan distribusi guru yang adil dan merata ke seluruh pelosok negeri,” tambahnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga harus menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
“Kualitas pendidikan hanya akan meningkat jika semua pihak bekerja sama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program-program nasional seperti ini bisa sampai kepada sasaran yang tepat, terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal,” kata Rerie.
Ia menambahkan, pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun masa depan bangsa.
Oleh karena itu, seluruh pihak harus berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif demi mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
“Dengan peningkatan kualitas guru, kita tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
