Generasi.co, SINGAPURA – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta seluruh pihak mematuhi komitmen kontrak komersial menyusul kebijakan Indonesia memangkas ekspor gas alam ke negaranya mulai 24 Oktober 2026. Ia menegaskan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.
“Kami mengharapkan semua pihak menepati komitmennya, dan importir gas Singapura akan menempuh segala langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong, dikutip dari The Straits Times, Minggu (25/10/2026).
Indonesia menyatakan akan memangkas ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar satuan termal Inggris per hari (BBTUD). Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan kebijakan tersebut dengan alasan pemerintah ingin memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri di tengah kekhawatiran terhadap ketahanan energi nasional.
Pemangkasan tersebut menyasar pasokan gas melalui pipa dari Natuna dan Sumatera. Selama ini, sebagian besar kebutuhan listrik Singapura dihasilkan dari gas alam, yang sebagian besar pasokannya diimpor melalui pipa dari Indonesia.
Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyatakan pengurangan pasokan dari Indonesia mencakup kurang dari 2 persen total kebutuhan gas harian negara tersebut. Berdasarkan data importir gas, total pengurangan yang diterima mencapai 17 BBTUD selama 18 hari.
Sementara itu, kebutuhan gas harian Singapura secara keseluruhan melampaui 1.000 BBTUD.
Wong mengatakan pemerintah Singapura telah mengantisipasi risiko gangguan pasokan dengan membangun terminal gas alam cair (LNG). Fasilitas tersebut memungkinkan Singapura mengimpor gas dari berbagai negara sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan melalui jalur pipa.
“Ini memberi kami lebih banyak pilihan untuk mengatasi gangguan pasokan,” ujar Wong.
Selain memperluas pilihan sumber pasokan gas, Singapura juga berupaya mencari sumber energi lain yang lebih bersih dan dapat diandalkan sepanjang waktu. Salah satu opsi yang tengah dikaji secara serius adalah tenaga nuklir.
Wong mengakui penerapan tenaga nuklir menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait keselamatan di Singapura yang memiliki wilayah kecil dan padat penduduk. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak ingin menutup kemungkinan tersebut sebelum melakukan penilaian menyeluruh.
“Kami menanggapi kekhawatiran ini dengan sungguh-sungguh. Keselamatan harus didahulukan. Namun kita tidak boleh menutup kemungkinan hanya karena hal itu sulit atau kontroversial. Risiko dan manfaat harus dinilai cermat, berdialog dengan masyarakat, lalu mengambil keputusan yang tepat bagi masa depan energi kita,” katanya.
Untuk menilai kesiapan tersebut, Singapura akan mengundang Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 2027 guna melakukan peninjauan menyeluruh. Penilaian itu mencakup 19 aspek penting, termasuk keselamatan nuklir, pengelolaan limbah radioaktif, dan perencanaan tanggap darurat.
Wong juga menyoroti sejumlah tantangan lintas negara yang menurutnya tidak dapat diselesaikan Singapura sendirian. Persoalan tersebut mencakup penipuan daring dan kabut asap yang melanda Singapura dalam beberapa minggu terakhir.
“Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Diperlukan kerja sama negara lain. Namun bukan berarti kita berdiam diri – kami berupaya sekuat tenaga melindungi warga, memperkuat respons, dan bermitra menuntaskan masalah di akarnya,” ujar Wong.
