Generasi.co, Kuala Lumpur – Gelombang sentimen anti-Rohingya di Malaysia kembali menguat dan mulai berdampak pada kehidupan pengungsi, termasuk pendidikan anak-anak. Sejumlah sekolah komunitas Rohingya menghadapi razia, pembatasan aktivitas, hingga penutupan sementara akibat meningkatnya ketakutan terhadap keselamatan siswa.
Irhan, pengungsi Rohingya yang mendirikan sekolah bagi anak-anak komunitasnya di Malaysia bagian utara, mengatakan situasi tersebut membuat bersekolah menjadi berbahaya. Sekolahnya dirazia bulan lalu oleh delapan polisi berseragam yang mengambil foto para siswa dan memerintahkan sebagian dari mereka pulang.
“Para siswa hanya datang untuk belajar. Sekarang keluarga mereka ketakutan,” kata Irhan, yang namanya diubah untuk melindungi identitasnya.
Sekolah Rohingya di Selangor bahkan sempat menghentikan kegiatan belajar selama sebulan sebelum kembali dibuka pada akhir Juli. Pengelola kemudian memberlakukan aturan agar siswa tidak mengenakan seragam ke sekolah dan langsung pulang setelah kelas tanpa berkumpul.
“Kami berusaha tidak menarik perhatian untuk melindungi siswa dari serangan,” kata Farooq, guru Rohingya.
Dilansir melalui BBC, penindakan terhadap komunitas Rohingya di Malaysia berlangsung tanpa pola yang jelas dan kerap dipicu sentimen publik. Kondisi itu membuat sejumlah sekolah terpaksa tutup dalam beberapa bulan terakhir. Di sejumlah wilayah, warga Rohingya juga diusir dari desa yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun.
Setelah diusir dari sebuah desa nelayan dekat Penang, sekitar 120 pengungsi Rohingya mencari perlindungan di luar kantor badan pengungsi PBB di Kuala Lumpur. Mereka kemudian ditahan sementara. Lebih dari separuhnya merupakan anak-anak.
Tekanan terhadap Rohingya kembali meningkat tahun ini setelah unggahan di media sosial pada Mei menuduh pengungsi tidak membuang sisa hewan kurban dengan benar saat Idul Adha. Tuduhan itu berkembang menjadi klaim bahwa Rohingya menuntut kewarganegaraan otomatis, menginginkan kekuasaan politik, dan berupaya mengambil alih Malaysia.
Sebuah petisi daring yang menyerukan pemerintah untuk “mengeluarkan Rohingya dari Malaysia” bahkan mengumpulkan lebih dari 420.000 tanda tangan sebelum dihapus setelah mendapat kritik dari kelompok hak asasi manusia.
Karim, aktivis Rohingya yang tiba di Malaysia pada 2003, mengatakan keramahan warga Malaysia sebelumnya membuatnya merasa aman. Namun, ia kini mengaku semakin takut keluar rumah.
“Sekarang, hidup semakin sulit. Saya sering takut keluar. Beberapa kali saat bepergian, saya ditanya, ‘Mengapa kalian membuat kota kami berantakan? Mengapa tidak pulang?'” kata Karim, 45 tahun, yang kini tinggal di Penang.
Tekanan tersebut terjadi setelah Malaysia selama bertahun-tahun menjadi tempat yang dipandang lebih aman bagi Rohingya. Badan pengungsi PBB memperkirakan lebih dari 126.000 Rohingya telah menetap di Malaysia, menjadikannya negara penampung terbesar kedua setelah Bangladesh. Sejumlah kelompok hak asasi manusia meyakini jumlah sebenarnya lebih tinggi.
Malaysia tidak pernah secara resmi mengakui pencari suaka. Kondisi itu membuat pengungsi tidak memiliki hak atas perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Karena dilarang masuk sekolah negeri Malaysia, anak-anak Rohingya umumnya belajar di pusat pendidikan komunitas yang tidak berizin.
Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah mengalami kekerasan dan diskriminasi selama puluhan tahun. Mereka tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, yang merupakan negara mayoritas Buddha. Eksodus terbesar terjadi pada Agustus 2017 setelah operasi militer yang menewaskan ribuan orang, memperkosa perempuan Rohingya, dan membakar desa-desa.
Penindakan militer pada 2017 mendorong lebih dari satu juta Rohingya melarikan diri, terutama ke Bangladesh. Kondisi kamp yang padat, kekerasan, dan berkurangnya bantuan kemudian mendorong sebagian dari mereka menempuh perjalanan berbahaya melintasi Laut Andaman menuju Malaysia.
Sentimen negatif terhadap Rohingya juga pernah menguat selama pandemi. Mereka dituduh menyebarkan virus dan bersaing dengan warga lokal mendapatkan pekerjaan. Petisi yang menyerukan deportasi Rohingya membanjiri media sosial, sementara ratusan pencari suaka yang terombang-ambing di laut selama berminggu-minggu pernah ditolak oleh otoritas.
Tahun ini, sejumlah tokoh Malaysia juga melontarkan pernyataan keras terhadap komunitas tersebut. Nurulhidayah Zahid, putri Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, menyamakan komunitas Rohingya dengan “monyet di hutan”. Mantan wakil kepala kepolisian Ayob Khan Mydin Pitchay juga menyebut masuknya Rohingya sebagai “kanker” yang membutuhkan tindakan segera.
Dalam pidato kampanye pada Juli, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan Myanmar telah menyepakati pemulangan 5.000 pengungsi Rohingya dari Malaysia dengan alasan “hubungan baik” kedua negara. Anwar juga memperingatkan Rohingya agar tidak mengganggu kehidupan warga Malaysia.
“Ini negara kami. Malaysia adalah negara kami. Jangan biarkan orang lain ikut campur,” kata Anwar.
Malaysia juga menghadapi kritik terkait perubahan sikap terhadap Rohingya. Peneliti kelompok hak asasi manusia Fortify Rights, Yap Lay Sheng, menilai pengungsi dan migran kembali dijadikan kambing hitam politik untuk mengalihkan perhatian dari persoalan domestik.
Sejumlah pihak memperkirakan sentimen terhadap Rohingya akan semakin meningkat menjelang pemilihan umum Malaysia yang harus digelar sebelum Februari 2028.
Di tengah kondisi tersebut, Irhan memilih memusatkan perhatian pada masa depan murid-muridnya. Ia mengatakan para pengungsi Rohingya pada akhirnya ingin kembali ke Myanmar, tetapi situasi di negara tersebut masih dilanda perang saudara.
“Saya tidak tahu harus mencari bantuan ke mana, atau siapa yang bisa mendaftarkan kami sebagai sekolah. Saya berharap warga Malaysia memahami bahwa anak-anak ini hanya menginginkan kesempatan untuk belajar,” kata Irhan.
