Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa Danantara tetap dapat diaudit, membantah isu bahwa lembaga ini kebal dari pengawasan KPK dan BPK.
Generasi.co, Jakarta – Pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang baru saja diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, sempat menjadi sorotan publik.
Isu yang beredar menyebutkan Danantara tidak dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sehingga, menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan informasi tersebut tidak benar.
Ia memastikan Danantara tetap berada dalam mekanisme pengawasan yang ketat, tidak hanya oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Tata kelola dan pengawasannya saya kira akan dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengawasi ini,”
“tetapi pengawasan yang paling penting juga dilakukan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” ujar Muzani usai menghadiri peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Danantara sebagai Alat Negara untuk Kemakmuran Rakyat
Muzani, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menjelaskan, Danantara bukan sekadar lembaga investasi, tetapi juga alat negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan ini, menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan lembaga tersebut.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo cukup jelas. Ini bukan hanya lembaga investasi, tetapi juga alat negara yang akan digunakan untuk menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tegas Muzani.
Lebih lanjut, Muzani berharap para pemimpin yang akan diberikan amanah untuk mengelola Danantara adalah orang-orang yang amanah dan jujur.
Mengingat skala investasi dan dana yang dikelola, transparansi dan integritas menjadi hal utama dalam menjalankan fungsi lembaga ini.
“Kami berharap siapapun nanti yang diberi amanah untuk mengelola dana ini adalah orang yang terpercaya, memiliki integritas tinggi, dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.
Peluncuran Danantara Dihadiri Para Pemimpin Negara
Ahmad Muzani juga menyoroti, kehadiran para pemimpin nasional dari berbagai era pemerintahan dalam peresmian Danantara menunjukkan besarnya harapan terhadap lembaga ini.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara peluncuran di Istana Kepresidenan Jakarta antara lain:
- Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi)
- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
- Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin
- Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono
- Wakil Presiden Ke-10 & 12 RI Jusuf Kalla
“Itu menunjukkan bahwa Danantara adalah sebuah lembaga yang diharapkan oleh semua kalangan. Ini menjadi pertaruhan bagi masa depan bangsa, sehingga harus dikelola dengan serius, penuh kesungguhan, dan amanah,” tambahnya.
Prabowo Teken Undang-Undang dan Keppres untuk Danantara
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Danantara sebagai badan pengelola investasi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk memperkuat landasan hukum lembaga ini, Prabowo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ungkap Prabowo dalam pidatonya.
Selain itu, Prabowo juga telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 terkait pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana Danantara.
“Saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” pungkasnya.
Peluncuran Danantara sebagai badan pengelola investasi nasional menandai langkah besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Meski sempat muncul kekhawatiran terkait pengawasannya, Ketua MPR Ahmad Muzani telah memastikan Danantara tetap dapat diaudit oleh lembaga yang berwenang serta diawasi oleh masyarakat luas.
Dengan dukungan berbagai pemimpin nasional, Danantara diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengelola investasi nasional, serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
(BAS/Red)
