Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kendala pendidikan inklusif di Indonesia, terutama bagi anak berkebutuhan khusus.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif di Indonesia harus menjadi perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, upaya membangun sistem pendidikan yang mampu melayani seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, hanya bisa terwujud dengan kolaborasi dan langkah nyata yang terpadu.
“Sejumlah kendala dalam mewujudkan pendidikan inklusif harus segera diatasi dengan langkah konkret, agar setiap anak bangsa, termasuk yang berkebutuhan khusus, memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Lestari dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (9/5/2025).
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam sebuah forum pendidikan di Denpasar, Kamis (8/5/2025), mengungkapkan adanya dua kendala utama yang menghambat penerapan pendidikan inklusif di Indonesia.
Pertama, banyak satuan pendidikan yang belum memiliki kesiapan, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia, untuk menjadi lingkungan belajar yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus.
Kedua, masih adanya hambatan kultural, karena belum semua orang tua bersedia anaknya bersekolah bersama penyandang disabilitas.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 memperkuat kenyataan tersebut.
Tercatat 17,85% penyandang disabilitas berusia di atas lima tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Angka ini jauh lebih tinggi dibanding kelompok non-disabilitas, yang hanya mencatatkan 5,04% tidak pernah sekolah formal.
Menanggapi kondisi tersebut, Lestari yang akrab disapa Rerie, menyebut perlunya sumbangsih gagasan dan aksi nyata dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
“Diperlukan sinergi lintas sektor untuk merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang menjawab tantangan nyata di lapangan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Rerie juga mendorong percepatan dalam penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi serta empati terhadap kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.
Ia menekankan bahwa pelatihan berkelanjutan dan pendekatan yang humanis adalah kunci untuk menciptakan pendidikan yang betul-betul inklusif.
Tak hanya dari aspek institusional, Rerie juga menilai pentingnya edukasi kepada masyarakat secara luas.
Ia menekankan perlunya gerakan masif dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya inklusivitas dalam dunia pendidikan.
“Masyarakat harus dilibatkan dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif. Perubahan persepsi sosial sangat penting agar penyandang disabilitas tidak terus-menerus menjadi kelompok yang terpinggirkan,” ujarnya.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini, pembangunan pendidikan inklusif merupakan bagian dari upaya menjaga kesetaraan hak sebagai warga negara, sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat serta anggaran yang memadai untuk mendukung implementasinya.
“Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal paradigma. Ketika kita bicara pendidikan inklusif, kita bicara tentang penghormatan terhadap keberagaman, keadilan sosial, dan hak asasi manusia,” pungkas Rerie.
Dengan kesadaran kolektif dan kerja sama semua pihak, Indonesia diharapkan dapat segera keluar dari tantangan ini dan membangun sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan untuk seluruh anak bangsa.
