Penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuai sorotan publik. PDIP menilai langkah ini bermotif politik, terutama karena sikap vokal Hasto terhadap Jokowi di akhir masa jabatannya.
Generasi.co, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Dirangkum generasi.co, Keputusan ini memicu reaksi keras dari PDIP, yang menganggap ada motif politik di balik langkah hukum tersebut.
Dalam konferensi pers, PDIP menyinggung keterlibatan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap sebagai salah satu latar belakang penetapan tersangka terhadap Hasto.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menilai, sikap politik Hasto yang tegas terhadap Jokowi di akhir masa jabatannya menjadi alasan utama.
PDIP Kaitkan Jokowi dalam Kasus Hasto
Sikap Politik Hasto Dituding Jadi Alasan
Nama Jokowi disebut oleh PDIP saat konferensi pers yang digelar untuk menanggapi penetapan tersangka Hasto.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyatakan, penetapan tersangka ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan sarat dengan muatan politik.
“Dugaan kami, pengenaan pasal Obstruction of Justice hanyalah formalitas teknis hukum saja. Alasan sesungguhnya adalah motif politik,” ujar Ronny kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).
Ronny menjelaskan, sikap politik Hasto yang menentang kebijakan Jokowi di akhir masa jabatannya menjadi titik utama.
“Sekjen PDIP tegas menolak upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, dan penyalahgunaan kekuasaan di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Pemecatan Kader PDIP Jadi Sorotan
Ronny juga menyoroti langkah PDIP baru-baru ini yang memecat tiga kader partai karena dianggap merusak demokrasi dan konstitusi.
“Langkah tegas ini menunjukkan keberanian partai dalam menjaga integritas politik,” tambahnya.
Respons Jokowi: “Sudah Purnatugas”
Santai Menanggapi Isu
Menanggapi isu yang menyeret namanya, Jokowi tampak santai. Dalam pernyataannya di Solo, Rabu (25/12/2024), Jokowi menegaskan bahwa dirinya sudah purnatugas sebagai presiden.
“(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) He-he…, sudah purnatugas, pensiunan,” ujar Jokowi di Gedung Graha Saba Buana.
Imbauan untuk Menghormati Proses Hukum
Jokowi mengimbau semua pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Ya hormati seluruh proses hukum yang ada, udah,” ucapnya singkat.
KPK Ungkap Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
Skema Dugaan Suap Terungkap
Ketua KPK Setyo Budiyanto membeberkan kronologi dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap PAW Harun Masiku.
Menurut Setyo, Hasto berperan aktif dalam memuluskan jalan Harun Masiku untuk menduduki kursi DPR RI.
“Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama saudara HM (Harun Masiku) memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (24/12/2024).
Manipulasi Dapil hingga Suara Pemilih
Setyo menjelaskan, Hasto berupaya menempatkan Harun Masiku di Daerah Pemilihan (Dapil) I Sumatera Selatan meskipun Harun berasal dari Sulawesi Selatan.
Langkah ini dianggap melanggar aturan internal partai.
Dalam Pemilu 2019, Harun hanya memperoleh 5.878 suara, jauh di bawah Rizky Aprilia yang meraih 44.402 suara.
Namun, Hasto diduga melakukan berbagai upaya agar Harun dapat menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg PDIP yang meninggal dunia.
Penggagalan Rizky Sebagai Caleg Terpilih
Hasto disebut melakukan langkah-langkah sistematis untuk menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih.
“Upaya ini melibatkan sejumlah pihak dan diduga melanggar hukum,” tambah Setyo.
Motif Politik atau Penegakan Hukum?
Spekulasi Publik Menguat
Kasus ini memunculkan spekulasi di kalangan publik.
Sebagian pihak menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto adalah bagian dari dinamika politik menjelang pemilu.
Namun, ada juga yang menganggap langkah KPK sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
KPK: Murni Penegakan Hukum
KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto semata-mata berdasarkan bukti hukum yang kuat.
“Kami bekerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan tekanan politik,” ujar Setyo.
Kasus yang menyeret nama Hasto Kristiyanto menjadi ujian serius bagi integritas hukum dan politik di Indonesia.
Di tengah dinamika yang kompleks, penting bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
(BAS/Red)
