Generasi.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut disertai kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai 131,11 pada September 2026, dibandingkan 120,30 pada September 2024.
Delapan komoditas yang disebut telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah. Zulhas mengatakan pemerintah juga tidak lagi mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri,” kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dari sisi cadangan pangan, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton pada 20 Oktober 2026.
Kenaikan NTP menjadi salah satu indikator yang disoroti pemerintah dalam melihat perkembangan kesejahteraan petani. Indikator ini membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi pertanian. Namun, kenaikan NTP tidak secara langsung menggambarkan pendapatan seluruh petani.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Untuk jagung, HPP ditetapkan Rp 5.500 per kilogram bagi hasil panen dengan kadar air 18–20 persen.
Pada sektor sarana produksi, pemerintah menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya kepada petani lebih cepat. Sejak 22 Oktober 2025, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga diturunkan sebesar 20 persen.
Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Zulhas menegaskan peningkatan produksi pangan harus dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
“Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Pemerintah juga mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, dan layanan ekonomi masyarakat desa. Sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi, sementara 28.662 bangunan koperasi telah rampung.
Pemerintah menargetkan jumlah bangunan KDKMP yang selesai meningkat menjadi sekitar 35.000 hingga 40.000 unit pada akhir 2026.
Untuk masyarakat pesisir, pemerintah mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) guna meningkatkan fasilitas pendukung usaha dan memperkuat kegiatan ekonomi nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 65 lokasi KNMP yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp 18,77 miliar sejak awal Juni 2026.
Zulhas mengatakan berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa.
“Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa,” katanya.
