BGN: Program MBG Tak Boleh Berorientasi Bisnis

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang/BGN

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program sosial untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan kegiatan berorientasi bisnis.

“Program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Presiden Prabowo Subianto pada anak-anak Indonesia,” ujar Nanik S. Deyang  dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Nanik meminta tanggung jawab bersama antara BGN, mitra dapur, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memperbaiki kekurangan pelaksanaan di lapangan. Ia mengakui adanya kelalaian bersama dan menekankan perlunya kerja sama untuk memperbaikinya.

Ia menegaskan larangan mengambil keuntungan berlebih dari bahan baku dan meminta agar anggaran bahan baku digunakan secara penuh. Menurut Nanik, perhitungan menu oleh Presiden menunjukkan bahwa dengan anggaran Rp10.000 masih memungkinkan penyediaan ayam dan telur; oleh karena itu tidak boleh ada mark-up anggaran. Selain susu, menu harus mencakup dua lauk, bukan satu.

Nanik juga mengimbau seluruh unsur pelaksana, termasuk ahli gizi dan akuntan, untuk saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program. Ia menyoroti bahwa sejumlah dapur mitra di wilayah dari Kuningan hingga Nusa Tenggara Barat belum memenuhi standar kelayakan; dapur yang belum mendapat perlakuan epoxy semestinya tidak beroperasi, namun masih ada yang beroperasi sebelum persyaratan dipenuhi.

BGN akan memperkuat pengawasan dan koordinasi untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan sosialnya.

Sementara itu, Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 dilaporkan menghadapi tantangan dalam percepatan penyerapan anggaran, meskipun alokasi dana telah ditetapkan secara penuh.

Dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa total pagu anggaran untuk program MBG sepanjang tahun 2025 adalah Rp71 triliun . Namun, data per 3 Oktober 2025 menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran baru mencapai Rp20,6 triliun, atau sekitar 29% dari total pagu.