Jakarta, Generasi.co — Di tengah lonjakan tajam harga pupuk dunia yang meroket hingga lebih dari 40 persen, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil manuver kebijakan yang berani. Kepala Negara resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga daya tanam petani dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah counter-cyclical ini merupakan wujud kecerdasan Presiden Prabowo dalam memitigasi efek rambatan dari krisis global yang saat ini tengah menekan banyak negara.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” tegas Mentan Amran dalam pernyataan resminya, Minggu (3/5/2026).
Krisis Global dan Respons Sapu Bersih Regulasi
Ancaman krisis pangan dunia bukannya tanpa alasan. Sejak Februari 2026, konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur perlintasan sepertiga perdagangan pupuk global. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan China yang menghentikan ekspor pupuk nitrogen utamanya.
Untuk membentengi Indonesia dari ancaman tersebut, pemerintah memberlakukan pemotongan harga 20 persen yang mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi (urea, NPK, dan ZA).
Lebih dari sekadar subsidi harga, pemerintah juga membenahi sistem distribusi secara struktural dengan langkah-langkah berikut:
- Pemangkasan 145 regulasi penyaluran pupuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) agar distribusi dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani menjadi lebih cepat.
- Integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios pupuk hingga ke tingkat desa.
- Diversifikasi jalur impor pasokan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara.
Melalui kebijakan ini, lebih dari 16 juta petani diperkirakan dapat menikmati penurunan biaya produksi hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam.
Jaga Untung Petani, Tetapkan HPP Gabah Rp6.500
Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Usai menekan biaya produksi melalui diskon pupuk, pemerintah turut menjaga kepastian pendapatan petani saat masa panen tiba.
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memastikan margin selisih antara biaya produksi yang sudah turun dengan harga jual hasil panen tetap memberikan keuntungan maksimal bagi para pahlawan pangan nasional.
Posisi Kokoh RI Kalahkan Negara Tetangga
Pendekatan hulu-hilir ala pemerintahan Prabowo ini menempatkan fondasi ketahanan pangan Indonesia jauh lebih kokoh dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai perbandingan, petani di Thailand saat ini dilaporkan mulai menunda masa tanam akibat lonjakan ongkos pupuk. Di sisi lain, rantai pasok Vietnam dan Filipina mengalami guncangan parah akibat ketergantungan absolut mereka terhadap pasokan pupuk dari China dan kawasan Teluk.
Mentan Amran memastikan, bantalan pangan Indonesia saat ini sangat kuat. Cadangan beras pemerintah telah sukses melampaui 5 juta ton, yang merupakan rekor cadangan tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
“Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog. Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo,” pungkas Amran.
