Pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi di tengah tingginya kebutuhan minyak nasional yang belum mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto menjadikan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Karena itu, berbagai langkah tengah disusun untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Kita harus bebas dari ketergantungan impor pangan dan impor energi. Itu semua bagian dari upaya Presiden Prabowo,” kata Qodari dalam keterangan, Sabtu.
Menurut Qodari, agenda tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang sedang dijalankan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Ia menyebut pemerintah telah menunjukkan kemajuan di sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan perbaikan distribusi pupuk. Namun tantangan di sektor energi dinilai jauh lebih besar karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.
“Energi tentu lebih sulit. Kenapa? Karena impor kita sangat besar. Kebutuhan kita 1,6 juta barel per hari, sementara produksi kita hanya sekitar 600 ribu barel,” ujarnya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk bahan bakar solar dan program campuran etanol E20 untuk bensin.
Qodari juga menyinggung kenaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Green. Menurut dia, penyesuaian harga tersebut tidak terlepas dari perkembangan geopolitik global dan fluktuasi pasar energi internasional yang memengaruhi harga bahan bakar non-subsidi di dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan.
“Jangan lupa bahwa kita memiliki dua kategori BBM di negara ini, yaitu subsidi dan non-subsidi. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite, tidak akan mengalami kenaikan harga,” kata Qodari.
Kemandirian energi menjadi salah satu agenda yang berulang kali disampaikan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya. Pemerintah menilai ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak harga energi global dan tekanan nilai tukar.
Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi minyak nasional terus melampaui kapasitas produksi domestik. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia masih harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terutama sektor transportasi dan industri.
Karena itu, selain mendorong peningkatan produksi migas, pemerintah juga mengembangkan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya lokal melalui program biodiesel dan bioetanol sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju ketahanan energi nasional.
