Generasi.co, Jakarta – Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mendesak Indonesia mengambil langkah konkret untuk menekan Israel, termasuk memutus hubungan ekonomi dan kerja sama yang dinilai menopang pendudukan Palestina.
Albanese menilai dukungan diplomatik terhadap kemerdekaan Palestina tidak cukup jika hanya berupa kecaman. Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi hubungan perdagangan, teknologi, ekonomi, dan kerja sama institusional yang berkaitan dengan keberlangsungan pendudukan Israel.
“Mengalahkan sistem atau menentang sistem yang diuntungkan dari genosida bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu negara saja, atau hanya melalui satu kebijakan saja,” kata Albanese dalam diskusi bersama Amnesty International Indonesia dan Kontras di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Albanese, Indonesia dapat memperkuat tekanan terhadap Israel melalui koalisi regional dan subregional serta gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau boycott, divestment, and sanctions (BDS).
Ia menilai Indonesia memiliki posisi penting dalam gerakan tersebut karena besarnya dukungan masyarakat terhadap kemerdekaan Palestina. Albanese mendorong solidaritas itu diterjemahkan menjadi gerakan masyarakat yang terorganisasi untuk menekan jaringan bisnis yang dinilai berkontribusi terhadap pendudukan.
“Tidak ada di negara mana pun yang membicarakan tentang kemerdekaan Palestina sebesar yang terjadi di sini (Indonesia),” ujar Albanese.
Albanese juga meminta pemerintah meninjau hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pendudukan Israel. Jika ditemukan keterlibatan, hubungan tersebut harus diputus.
“Dan jika ada keterlibatan apa pun, itu harus diputus,” katanya.
Ia merujuk pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024. Pendapat hukum tersebut menyatakan keberadaan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki ilegal serta menegaskan kewajiban negara-negara untuk tidak mengakui situasi tersebut sebagai sah atau memberikan bantuan yang mempertahankannya.
Albanese mengatakan kewajiban tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, termasuk mengevaluasi perdagangan, perjanjian kerja sama, pertukaran ant universitas, dan program penelitian bersama yang dinilai mendukung keberlangsungan pendudukan.
Dalam dokumentasinya, Albanese menyoroti keterlibatan sejumlah sektor ekonomi, mulai dari industri militer, bahan bakar fosil, pariwisata, barang konsumsi, perbankan, hingga pendidikan.
Ia juga mendorong masyarakat Indonesia menggunakan pilihan konsumsi sebagai salah satu bentuk tekanan ekonomi. Menurut Albanese, perubahan perilaku konsumen dalam skala besar dapat memengaruhi bisnis yang menjadi sasaran kampanye boikot.
“Israel mengambil semua sumber. Dan itu adalah masalahnya. Tetapi jika kita menginginkan penyelesaiannya, kita bisa menggunakan kekuatan kita seperti BDS, boikot, divestasi, dan sanksi. Dan kita akan bertindak bersama,” ujarnya.
Albanese mengaku telah melihat kuatnya dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina sejak kunjungannya pada 2016. Ia menyebut dukungan tersebut terlihat di berbagai daerah, mulai dari Banda Aceh hingga Flores dan Lombok.
Ia berharap solidaritas itu berkembang menjadi gerakan sipil yang mampu mendorong perubahan kebijakan, memperluas tekanan internasional, dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
