Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional. Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam fase tanggap darurat dipastikan tersedia melalui Dana Siap Pakai (DSP).
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” ujar Pratikno.
Ia menegaskan seluruh kementerian dan lembaga telah diperintahkan untuk ekstra responsif dan fokus pada penyelamatan korban, distribusi bantuan, serta pemulihan fasilitas dan layanan vital.
“Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri,” kata Pratikno.
Di sisi lain, pemerintah tetap bersiaga menghadapi potensi cuaca ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan hujan lebat hingga sangat lebat masih akan terjadi hingga akhir 2025, termasuk di wilayah banjir bandang, serta di Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
“Dan kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” tegasnya.
Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang terisolasi akibat banjir yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hampir seluruh jalur utama di Provinsi Aceh terputus total, termasuk perbatasan Sumatra–Aceh Tamiang, Gayo Lues–Aceh Tamiang, Bireuen–Takengon, serta Bener Meriah–Bireuen. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
