Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh elemen pemerintah—mulai dari pusat, daerah, BUMN, hingga TNI dan Polri—untuk turun tangan membereskan masalah sampah.
Perintah tersebut disampaikan Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2).
Eddy menilai, peringatan Presiden di hadapan ribuan pejabat tersebut merupakan bentuk kepemimpinan yang berbasis data (data-based leadership). Menurutnya, ini adalah sinyal keras bahwa penanganan sampah di Indonesia tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional.
“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa isu sampah sudah berada pada level darurat nasional. Jika tidak ditangani secara terstruktur dan masif, persoalan ini akan berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kualitas hidup di perkotaan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (3/2).
Dorong Implementasi Perpres Waste to Energy
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa arahan Presiden sejalan dengan regulasi yang turut ia bidani, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Waste to Energy.
Eddy menyebut beleid ini sebagai payung hukum krusial untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari kementerian hingga komunitas masyarakat.
“Perpres 109/2025 dirancang agar penanganan sampah berjalan secara terintegrasi dengan fokus penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, insentif bagi inovasi pengelolaan sampah, hingga dorongan ekonomi sirkular,” jelasnya.
Masalah Klasik di Daerah: TPA Penuh
Sebagai pimpinan MPR, Eddy mengaku telah berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah. Dari dialog-dialog tersebut, ia menemukan benang merah permasalahan yang seragam di tingkat lokal.
Hampir seluruh kepala daerah mengeluhkan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), rendahnya kesadaran pemilahan sampah dari sumber, serta minimnya anggaran dan teknologi pengolahan.
“Karena itu, solusi berskala nasional memang mutlak dibutuhkan,” kata Eddy.
Ia berharap momentum Rakornas ini menjadi titik balik untuk membangun budaya baru pengelolaan sampah yang disiplin dan berkelanjutan.
“Ini adalah momentum untuk melakukan lompatan besar dalam tata kelola sampah nasional yang selama ini belum dilakukan secara menyeluruh,” pungkasnya.
