Jakarta, Generasi.co — Pemerintah terus memacu akselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat kelas bawah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/4/2026), guna mengeksekusi percepatan program perumahan rakyat skala nasional.
Dalam pertemuan strategis tersebut, pemerintah mematangkan sejumlah taktik jitu untuk memperluas akses hunian bermartabat, salah satu fokus utamanya adalah eskalasi program bedah rumah rakyat.
Masifkan Program Bedah Rumah di Seluruh RI
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang hadir dalam ratas tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan porsi perhatian dan dukungan yang sangat masif terhadap sektor papan.
Saat ini, kementerian teknis tengah merumuskan skema pembiayaan dan regulasi bersama lintas instansi untuk mengeksekusi renovasi rumah tidak layak huni secara serentak.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat. Satu di antaranya ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan, Bapak Mensesneg, dan Pak Seskab untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia,” beber Maruarar Sirait.
Optimalisasi Lahan Negara dan Aset BUMN
Selain renovasi fisik, Presiden Prabowo juga mengeluarkan arahan tegas terkait krisis lahan di perkotaan. Kepala Negara menginstruksikan agar lahan-lahan menganggur milik negara, khususnya yang berada di titik strategis perkotaan, segera dialihfungsikan dan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun (Rusun).
Secara spesifik, Presiden membidik aset lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk area yang dikelola oleh sektor perkeretaapian (PT KAI), agar diprioritaskan sebagai basis pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Investasi Pengentasan Kemiskinan
Pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa mega-proyek perumahan ini bukanlah sekadar pembangunan infrastruktur fisik semata. Kebijakan ini merupakan wujud investasi jangka panjang negara guna memangkas angka kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari level rumah tangga.
Langkah taktis ini menjadi bukti konkret dari komitmen Presiden Prabowo dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, dan bermartabat.
