Jakarta, Generasi.co — Menjelang satu setengah tahun masa pemerintahannya, duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sukses mempertahankan legitimasi yang sangat kuat di mata rakyat. Rilis survei terbaru dari Poltracking Indonesia membeberkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menyentuh angka 74,1 persen.
Angka ini dinilai sangat impresif, mengingat pemerintahan saat ini tengah dihadapkan pada ancaman perlambatan ekonomi dan ketegangan geopolitik global yang berpotensi meruntuhkan ekspektasi publik.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari, menilai ketahanan approval rating ini sebagai sebuah temuan politik yang sangat menarik.
“Kinerja pemerintahan dalam hal ini Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming angkanya 74,1 persen publik puas. Temuan ini menarik, karena ada banyak sebenarnya yang barangkali berpotensi untuk menurunkan ekspektasi apalagi dampak ketegangan geopolitik global, tapi angka kepuasan sejauh ini masih bertahan di atas 74 persen,” terang Masduri di Jakarta.
Tiga Faktor Kunci Kepuasan Publik
Tingginya apresiasi masyarakat ini tidak datang dari ruang hampa. Poltracking membedah sejumlah kebijakan konkret yang menjadi ujung tombak kepuasan rakyat. Program andalan Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), terbukti menjadi katalisator utama pendongkrak suara.
Berikut rincian pendorong utama kepuasan publik:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyumbang 23 persen alasan kepuasan masyarakat.
- Bantuan Pemerintah Tepat Sasaran: Menjadi alasan bagi 13,8 persen responden.
- Karakter Kepemimpinan: Sebanyak 10,2 persen publik puas karena menilai kepemimpinan Prabowo yang tegas dan berwibawa.
Kepercayaan Tembus 75,1 Persen, Modal Kuat Stabilitas
Tidak hanya dari sisi kepuasan kinerja, tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran justru mencatatkan angka yang lebih tinggi, yakni 75,1 persen.
Masduri menegaskan bahwa kombinasi kepuasan dan kepercayaan yang solid ini adalah modal politik yang sangat mahal bagi sebuah pemerintahan.
“Kepuasan dan kepercayaan ini menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah. Ini menunjukkan legitimasi publik terhadap pemerintah masih kuat, sekaligus menjadi basis penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah dinamika global,” urai Masduri.
Sebagai informasi, survei nasional Poltracking ini diselenggarakan pada 2–8 Maret 2026. Survei melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia melalui metode wawancara tatap muka. Pemilihan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error (MoE) sekitar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
