Jakarta, Generasi.co — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara sama sekali tidak bermaksud mengebiri porsi sektor swasta. Sebaliknya, Indonesia justru sangat membutuhkan kehadiran sektor swasta yang masif, dinamis, dan sarat inovasi untuk berkolaborasi mewujudkan kemakmuran nasional.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Presiden, arah haluan perekonomian Indonesia adalah Ekonomi Pancasila yang berwujud sebagai “Ekonomi Jalan Tengah”. Konsep ini memadukan kekuatan perlindungan negara dengan kelincahan mekanisme pasar.
“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkap Presiden di hadapan para wakil rakyat.
Melalui konsep ini, negara dipastikan hadir untuk mengawasi dan memihak pada rakyat kecil, namun di saat yang sama, ruang kompetisi sehat, keberanian mengambil risiko, dan semangat kewirausahaan (entrepreneurship) tetap dipupuk.
Fokus Cetak Pengusaha Muda dan Dukungan Kredit Startup
Dalam visi ekonominya, Presiden Prabowo menaruh harapan besar pada generasi muda. Ia mendorong perombakan pola pikir (mindset) agar generasi penerus bangsa tidak melulu bercita-cita menjadi aparatur negara, melainkan berani merintis kemandirian melalui dunia usaha.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah tengah meracik pendidikan kewirausahaan yang komprehensif, disusul dengan kemudahan akses permodalan bagi bisnis rintisan.
“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” tegas Prabowo.
Sentilan Keras untuk Bank Himbara: “Jangan Dia Lagi, Dia Lagi”
Pada kesempatan yang sama, Presiden melontarkan kritik tajam kepada bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Ia menuntut bank-bank BUMN tersebut untuk membuktikan patriotisme mereka dengan lebih berpihak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Demokrasi ekonomi, lanjutnya, harus meruntuhkan dominasi akses modal yang selama ini hanya berputar di kalangan elite.
“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” sentil Presiden.
Pangkas Birokrasi: Izin Usaha 2 Tahun Itu Memalukan!
Lebih jauh, Presiden Prabowo mewanti-wanti jajaran birokrasi pemerintahan untuk segera mereformasi iklim investasi dan perizinan. Ia melarang keras adanya praktik pungutan liar (pungli) maupun proses perizinan yang sengaja diperlambat untuk memeras para pelaku usaha.
Kepala Negara bahkan membandingkan kelambanan birokrasi Indonesia dengan negara tetangga secara gamblang.
“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan!” tegasnya dengan nada tinggi.
Sebagai penutup, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengusaha swasta, UMKM, hingga kaum buruh—untuk merapatkan barisan. “Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” pungkasnya optimistis.
