Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan non-blok tetap relevan di tengah memanasnya persaingan kekuatan besar dunia. Namun, ada satu syarat yang menurutnya mutlak dipenuhi, yakni Indonesia harus memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat menghadiri Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (12/6/2026), yang dihadiri puluhan duta besar negara sahabat dan kalangan pengusaha.
Sugiono mengungkapkan, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri, dirinya sempat menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai relevansi posisi non-blok Indonesia di tengah rivalitas global yang semakin tajam.
“Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri, saya bertanya kepada Bapak Presiden terpilih saat itu, apakah posisi non-blok dan netral Indonesia masih relevan mengingat situasi persaingan kekuatan besar dunia saat ini? Jawaban beliau adalah: Ya, itu relevan, dan akan selalu relevan, asalkan kita kuat,” kata Sugiono.
Menurut dia, kekuatan negara tidak semata-mata diukur dari kemampuan militer atau pertahanan wilayah. Kekuatan ekonomi menjadi fondasi utama agar Indonesia mampu mempertahankan kemandirian politik luar negerinya.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri kini diarahkan untuk memperkuat diplomasi ekonomi melalui perluasan kerja sama perdagangan, investasi, dan bisnis dengan berbagai negara.
Sugiono mengatakan Kemlu telah merestrukturisasi organisasi internal dengan menghidupkan kembali Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi. Langkah tersebut dilakukan agar diplomasi Indonesia menghasilkan manfaat konkret bagi perekonomian nasional.
“Apa yang kami lakukan di Kementerian Luar Negeri, apa yang dilakukan diplomasi, adalah mencoba menerjemahkan semua peluang bisnis, investasi, dan ekonomi menjadi hasil yang nyata dan konkret yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, strategi “Indonesia Incorporated” juga melibatkan 38 Ketua Kadin Daerah untuk memastikan manfaat investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat dirasakan hingga ke berbagai wilayah di Indonesia.
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah juga berupaya memanfaatkan dinamika energi dunia untuk mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Program tersebut ditargetkan dapat diimplementasikan secara penuh dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat infrastruktur fisik dan digital guna meningkatkan konektivitas nasional serta memperluas akses ke pasar internasional.
Dalam sektor perdagangan, Kemlu juga mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui percepatan sejumlah perjanjian ekonomi internasional.
“Kita memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UEA, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), dan kami juga sedang berprogres dengan CEPA Indonesia-Uni Eropa, FTA ASEAN-Kanada. Kami juga menjelajahi cakrawala baru dari Rwanda hingga Georgia, dari Pasifik hingga Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP),” kata Sugiono.
Menurutnya, perluasan jaringan perdagangan tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar atau negara tertentu sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di hadapan para diplomat dan pelaku usaha, Sugiono juga menjamin dukungan pemerintah terhadap investasi. Ia mengatakan Kemlu siap membantu menyelesaikan hambatan birokrasi yang dihadapi investor.
“Presiden sekarang telah membentuk Satuan Tugas (Task Force) yang fungsinya adalah untuk mengatasi hambatan apa pun yang Anda hadapi, terutama di sektor ekonomi. Jika ada masalah investasi atau bisnis yang tersangkut di suatu tempat dalam birokrasi Indonesia, mohon beri tahu kami. Kemlu siap membantu mencarikan solusinya,” ujarnya.
Politik luar negeri bebas dan aktif telah menjadi prinsip dasar diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Melalui prinsip tersebut, Indonesia berupaya menjaga kemandirian sikap dalam hubungan internasional tanpa bergabung ke blok kekuatan tertentu, sekaligus tetap aktif berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan global.
Dalam beberapa tahun terakhir, prinsip tersebut kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya rivalitas geopolitik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan China. Persaingan kedua negara berdampak pada rantai pasok global, perdagangan internasional, investasi, hingga keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan ekonomi, investasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi sebagai fondasi utama untuk menjaga posisi Indonesia tetap independen dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
