Pemerintah menargetkan penataan ulang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam satu bulan ke depan, termasuk evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau jumlahnya berlebih dalam satu wilayah.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan seluruh pihak yang mengelola dapur MBG, termasuk kader Gerindra yang memiliki SPPG, wajib menjalankan program sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau SOP-SOP yang sudah ditetapkan,” kata Prasetyo di Jakarta, Kamis.
Prasetyo yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengatakan tidak ada instruksi institusional dari Partai Gerindra yang mewajibkan kader memiliki SPPG. Namun, partai terus mengingatkan anggotanya yang terlibat dalam program tersebut agar menjaga kualitas layanan sesuai standar.
Ia menegaskan DPP Gerindra berulang kali meminta para kader yang mengelola SPPG untuk memastikan kualitas makanan dan pelayanan tetap terjaga.
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini sedang fokus mempercepat penyaluran MBG kepada kelompok prioritas, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
“Saat ini kita tengah berupaya agar saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari Program MBG ini, termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B,” ujarnya.
Prasetyo mengatakan proses pembenahan tata kelola MBG ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaannya akan menghadapi berbagai dinamika di lapangan.
“Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya,” katanya.
Ia menegaskan program yang sudah berjalan tidak boleh terganggu selama proses evaluasi berlangsung. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Catatan-catatan perbaikan itu terus harus dilakukan. Yang sudah baik pun harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga karena kita tidak ingin ada penurunan,” ujar Prasetyo.
Salah satu fokus penataan ulang adalah evaluasi terhadap dapur MBG yang tidak sesuai SOP maupun SPPG yang dinilai berlebihan dalam satu kawasan tertentu.
“Semua nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini dijalankan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
Seiring percepatan pelaksanaan program di berbagai daerah, pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola SPPG guna memastikan standar keamanan pangan, kualitas layanan, dan distribusi bantuan berjalan sesuai ketentuan. Penataan juga dilakukan untuk menghindari tumpang tindih layanan maupun ketidaksesuaian prosedur di lapangan.
Pemerintah saat ini tengah memperluas cakupan penerima manfaat, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah 3T, sembari melakukan pembenahan sistem agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
