Generasi.co, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi mengatakan pelaksanaan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) akan dimulai secara bertahap pada sisa 2026. Pada tahap awal, program tersebut belum menjangkau seluruh calon penerima karena pemerintah masih menyempurnakan implementasinya.
Hery menegaskan, subsidi bunga dan asuransi dalam program tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
“Pelaksanaan mulai sisa tahun ini belum full gitu ya, masih sebagian. (Subsidi) Full dari pemerintah termasuk asuransi,” kata Hery kepada awak media, Senin (2/11/2026).
Program KPPS merupakan skema pembiayaan bagi perempuan prasejahtera yang berada di bawah PNM Mekaar. Melalui program ini, pemerintah berencana menurunkan bunga pinjaman dari 25 persen menjadi 8 persen.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah masih melakukan uji coba lapangan untuk menyempurnakan pelaksanaan program tersebut. Uji coba telah melibatkan sekitar 2.000 nasabah perempuan PNM Mekaar.
Menurut Maman, hasil uji coba menjadi bahan evaluasi sebelum program diperluas. Pemerintah juga telah menyepakati kerja sama teknis antara Kementerian UMKM sebagai kuasa pengguna anggaran dan PNM Mekaar sebagai pelaksana.
Maman menjelaskan, pelaksanaan program yang semula dijadwalkan berjalan pada November mengalami penyesuaian karena pemerintah ingin memastikan skema tersebut siap sebelum diterapkan lebih luas.
“Alhamdulillah hasil dari uji coba tersebut di kurang lebih sekitar 2 ribuan ibu-ibu nasabah Mekaar,” ujarnya.
Program KPPS diharapkan dapat meringankan beban pembiayaan sekitar 12-15 juta debitur perempuan yang terdaftar sebagai nasabah PNM Mekaar.
Maman mengatakan penurunan bunga menjadi 8 persen merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dan membantu mempercepat pertumbuhan usaha perempuan prasejahtera.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2,6 triliun untuk program KPPS hingga akhir Desember 2026. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada sebagian penerima program.
Pembahasan percepatan implementasi KPPS dilakukan dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (2/11/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi.
