Penunjukan Mensesneg sebagai juru bicara presiden menimbulkan pertanyaan: apakah peran ini masih relevan di era komunikasi digital? Ini alasannya.
Generasi.co, Jakarta – Di tengah berkembangnya teknologi komunikasi dan kehadiran lembaga seperti Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), penunjukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto menimbulkan pertanyaan menarik: apakah Presiden masih membutuhkan seorang juru bicara?
Bagi sebagian pihak, keputusan ini terlihat redundan. Apalagi, PCO sudah memiliki struktur komunikasi yang cukup lengkap dengan enam juru bicara tematik dan satu kepala yang sering dianggap mewakili suara resmi presiden. Namun, jika dilihat lebih dalam, langkah Presiden Prabowo justru mencerminkan satu hal penting: komunikasi politik di level tertinggi pemerintahan bukan semata soal menyampaikan informasi, tetapi soal membangun kepercayaan publik.
Komunikasi Publik: Di Antara Harapan dan Realitas
Jajak pendapat Litbang Kompas pada awal 2025 mencatat bahwa 7 dari 10 responden menganggap komunikasi kebijakan pemerintah belum memadai. Banyak program penting pemerintah gagal tersampaikan dengan baik, dan sering kali berkembang menjadi ‘bola liar’ di publik. Hal ini mengindikasikan lemahnya kanal komunikasi resmi negara.
Sebagian dari masalah ini bisa ditelusuri pada gaya komunikasi pejabat publik yang kerap dianggap tidak empatik dan defensif. Salah satu contoh ekstrem adalah respons Kepala PCO terhadap kasus teror kepala babi ke media Tempo yang dijawab dengan, ‘Sudah, dimasak saja.’ Ini bukan sekadar kesalahan retorika, tetapi kegagalan memahami sensitivitas publik.
Mengapa Juru Bicara Masih Dibutuhkan?
Dalam sistem pemerintahan modern, seorang juru bicara bukan sekadar penyampai pesan. Ia adalah filter, peredam krisis, sekaligus pengarah narasi. Penempatan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam posisi ini mungkin menandakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan saluran komunikasi yang lebih terpusat, formal, dan langsung dikendalikan dari lingkaran dalam kekuasaan.
Ada beberapa alasan kuat mengapa juru bicara masih sangat penting:
- Membangun Konsistensi Narasi
Kebijakan presiden sering kali multitafsir ketika disampaikan oleh banyak aktor. Juru bicara tunggal berfungsi menjaga konsistensi dan menghindari kontradiksi antarpejabat. - Responsif terhadap Krisis
Ketika situasi darurat atau isu sensitif muncul, juru bicara bisa menjadi garda terdepan untuk meredam kekhawatiran publik sebelum isu membesar. - Simbol Transparansi
Juru bicara yang aktif menjawab pertanyaan media dan masyarakat memperkuat kesan keterbukaan pemerintah. Ini penting dalam membangun legitimasi demokratis. - Menjaga Reputasi Presiden
Tidak semua isu layak dikomentari langsung oleh Presiden. Di sinilah juru bicara berperan menyampaikan sikap resmi, tanpa melibatkan presiden dalam perdebatan yang berisiko merusak citra.
Konfigurasi Ulang Komunikasi Negara
Penunjukan Prasetyo Hadi bisa dipahami sebagai bentuk konfigurasi ulang komunikasi negara. PCO tetap berfungsi, tetapi juru bicara utama berada dalam posisi strategis yang dekat dengan Presiden dan memiliki otoritas kuat. Ini penting agar jalur komunikasi lebih terkonsolidasi, terutama di tengah iklim informasi yang cepat dan mudah memicu kontroversi.
Jika komunikasi publik yang lebih empatik, tepat sasaran, dan proaktif menjadi prioritas, maka jabatan juru bicara presiden tak bisa dianggap usang—justru semakin relevan. Yang terpenting, pemerintah perlu memastikan bahwa jabatan ini dijalankan dengan profesionalisme, keterbukaan, dan kemampuan membaca sensitivitas publik.
Kesimpulan: Suara Negara Harus Terdengar Jelas
Dalam era informasi yang penuh disinformasi, suara resmi negara harus terdengar jernih dan meyakinkan. Untuk itu, seorang juru bicara presiden bukan sekadar kebutuhan teknis, tapi elemen strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penunjukan Prasetyo Hadi adalah langkah awal. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah kemampuan mengartikulasikan suara negara dengan empati dan kredibilitas.
(BAS/Red)
