Jakarta, Generasi.co — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyambut positif langkah strategis Otoritas Palestina yang resmi membentuk kantor penghubung (liaison office). Fasilitas ini didirikan khusus untuk memfasilitasi komunikasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) guna mempercepat terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di Jalur Gaza.
Dukungan penuh tersebut disampaikan langsung oleh Sugiono saat menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss.
Sinergi Rencana Damai dan Resolusi PBB
Pembentukan kantor penghubung ini sebelumnya telah dikonfirmasi melalui korespondensi resmi. Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, telah mengirimkan surat kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, untuk memastikan kelancaran koordinasi antar-lembaga.
Langkah diplomasi Otoritas Palestina ini berjalan selaras dengan kerangka besar peta jalan perdamaian global. Seluruh komunikasi yang dijalin dengan Board of Peace difokuskan untuk:
- Mendukung implementasi 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
- Mengeksekusi amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) guna menjamin stabilitas keamanan teritorial di wilayah Palestina.
Fokus Pasukan RI: Kemanusiaan dan Solusi Dua Negara
Dalam pertemuan krusial di Jenewa tersebut, Menlu Sugiono juga mempertegas posisi strategis Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace serta rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) ke Gaza.
Sugiono menggarisbawahi bahwa mandat pengerahan kontingen Indonesia dibatasi secara ketat pada misi kemanusiaan, bukan intervensi bersenjata.
“Fokus utama kontingen Indonesia (dalam ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” tegas Sugiono dalam keterangan resminya, Kamis (26/2/2026).
Menlu memastikan bahwa Jakarta akan terus mengawal proses transisi di Palestina agar tetap tegak lurus pada prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel demi merealisasikan Solusi Dua Negara (two-state solution).
