Generasi.co, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Ikopin University atau Universitas Koperasi Indonesia bertransformasi menjadi lembaga pencetak kader koperasi yang modern, profesional, dan sesuai kebutuhan zaman.
Ferry mengatakan Ikopin memiliki posisi strategis karena tidak hanya dituntut menghasilkan sumber daya manusia yang memahami perkoperasian, tetapi juga melahirkan riset dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan koperasi.
“Ikopin juga diharapkan melahirkan riset dan inovasi yang menjawab kebutuhan nyata koperasi, termasuk dalam pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ujar Ferry dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Universitas Koperasi Indonesia, dikutip dari kop.go.id.
Menurut Ferry, pembenahan Ikopin perlu menghasilkan langkah konkret dan realistis. Evaluasi mencakup efisiensi operasional, pengembangan program studi, peningkatan kualitas dan jumlah mahasiswa, diversifikasi sumber pendapatan, hingga pemanfaatan teknologi informasi.
Ferry juga mengajak lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di seluruh Indonesia mendaftar sebagai mahasiswa Ikopin. Menurut dia, Ikopin dipersiapkan menjadi alternatif pendidikan tinggi yang menjamin kualitas pembelajaran sekaligus kepastian karier bagi lulusannya.
Ketua Pembina YPK Emil Arifin mengatakan kebutuhan tenaga di pedesaan semakin besar seiring pembangunan KDKMP. Karena itu, Ikopin harus mampu menyediakan kader yang siap menjawab kebutuhan tersebut.
“Pembenahan utama yang harus dilakukan Ikopin adalah mengurangi pembelajaran yang hanya bersifat teori dan memperbanyak praktik langsung,” katanya.
Emil juga mendorong Ikopin mengembangkan kegiatan yang berbasis kebutuhan masyarakat desa, mulai dari tanaman pangan dan peternakan unggas hingga komoditas bernilai tambah seperti ulat sutra. Riset dan teknologi yang dikembangkan, kata dia, harus dapat diterapkan langsung di daerah.
Wakil Ketua Pembina YPK Burhanuddin Abdullah menilai pembenahan Ikopin harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui perbaikan administrasi atau pengurangan biaya. Transformasi perlu mencakup organisasi, tata kelola, sumber daya manusia, sistem ketenagakerjaan, pemasaran, hingga modernisasi kelembagaan.
“Kita sedang membangun masa depan lembaga yang memiliki sejarah, identitas, dan peran strategis nasional. Keberhasilan kita tidak lagi diukur dari seberapa baik kita menjelaskan masalah, melainkan seberapa cepat kita menyelesaikannya,” ucapnya.
