JAKARTA, Generasi.co — Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik, Pemerintah Indonesia memilih mengambil langkah kuda-kuda yang sangat disiplin. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dikunci ketat di angka maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sikap ini menutup pintu bagi pelebaran utang baru, sekaligus mengirimkan sinyal kuat kepada pasar dan kementerian bahwa efisiensi adalah harga mati.
Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (16/3/2026), Presiden Prabowo menekankan bahwa aturan 3% ini tidak akan diotak-atik, kecuali negara dihadapkan pada kondisi darurat berskala masif.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” tegas Presiden Prabowo.
Prinsip Kuno yang Menjaga Kepercayaan Investor
Sebagai informasi, batas defisit 3% ini mulai diadopsi Indonesia pada awal tahun 2000-an pasca-krisis keuangan Asia. Aturan ini terinspirasi dari regulasi fiskal Uni Eropa dan selama ini menjadi pilar utama yang menjaga kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Meski saat ini banyak negara Eropa yang mulai mengabaikan batas tersebut, Prabowo memilih tetap setia pada prinsip kehati-hatian. “Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno,” tambahnya.
Ancaman Harga BBM: Menkeu Purbaya Siapkan ‘Gunting’ Anggaran
Konsekuensi dari batas defisit yang kaku ini langsung dieksekusi oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk menahan agar defisit tidak jebol akibat bengkaknya subsidi seiring kenaikan harga minyak global, pemangkasan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi opsi utama.
Usai menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat (16/3), Purbaya membocorkan skenario efisiensi yang tengah disiapkan pemerintah:
- Tenggat Waktu Satu Minggu: Kemenkeu memberi waktu seminggu ke depan bagi seluruh K/L untuk menghitung ulang pos anggaran mana saja yang bisa dipangkas.
- Tunda Program Tambahan: Fokus pemerintah saat ini adalah memaksimalkan program yang sudah berjalan. Program-program baru atau tambahan yang memicu “penggelembungan anggaran” wajib ditunda sampai situasi memungkinkan.
- Langkah Antisipasi (Mitigasi): Purbaya menegaskan bahwa perhitungan pemotongan ini merupakan langkah persiapan awal. Eksekusinya akan sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia ke depannya.
“Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan. Tapi rasanya sih anggaran cukup bertahan, kecuali naiknya (harga minyak) tinggi sekali ya,” pungkas Menkeu Purbaya.
Langkah antisipatif ini memastikan bahwa APBN Indonesia saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali, namun pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk jika badai energi global benar-benar menghantam.
