Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan digitalisasi pemerintahan menjadi prioritas untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Ia menekankan pemerintah tidak boleh lagi memiliki banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga menyulitkan masyarakat.
Menurut Prabowo, sistem digital pemerintah harus mampu memangkas birokrasi sekaligus menghilangkan praktik pengulangan pengisian data oleh masyarakat saat mengakses layanan publik.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ujar Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Presiden mengatakan transformasi digital mulai memberikan dampak pada penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi, dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Ia menyebut sebelum digitalisasi diterapkan, satu keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan. Kini proses tersebut dapat dilakukan tanpa biaya.
“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” katanya.
Prabowo menegaskan digitalisasi harus diikuti dengan integrasi berbagai basis data pemerintah, mulai dari data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan, dengan tetap menjaga keamanan data.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” tegasnya.
Menurut Presiden, sistem data yang akurat akan meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Ia juga mengungkapkan pemerintah telah membangun mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses hingga 150 jenis layanan dalam satu lokasi.
“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” ujarnya.
Prabowo menegaskan transformasi digital akan terus diperluas agar semakin banyak layanan pemerintah dapat diakses secara daring, sehingga masyarakat tidak lagi dibebani proses birokrasi yang panjang.
“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” tuturnya.
