Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari mengajak mahasiswa mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, upaya melawan kebocoran dan pemborosan anggaran justru menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo sejak awal menjabat.
Qodari menyampaikan hal itu merespons tuntutan mahasiswa yang menyoroti pengelolaan anggaran negara dalam sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” kata Qodari dalam keterangan Bakom RI, Minggu (14/6/2026).
Menurut Qodari, berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah saat ini merupakan bagian dari upaya menciptakan belanja negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Ia menegaskan Prabowo justru berupaya menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran di sejumlah sektor.
“Misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujarnya.
Qodari mengklaim kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah sejak awal masa pemerintahan telah menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp300 triliun. Penghematan itu dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial.
Salah satu langkah yang disebut menjadi bagian dari strategi tersebut adalah pembentukan Danantara yang diproyeksikan untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
Meski mengajak mahasiswa mendukung agenda efisiensi anggaran pemerintah, Qodari menegaskan kritik dan tuntutan yang disampaikan kalangan mahasiswa tetap merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” katanya.
Belakangan, isu pengelolaan anggaran negara menjadi salah satu tema yang kerap muncul dalam berbagai aksi mahasiswa di sejumlah daerah. Selain menyoroti kebijakan pemerintah, mahasiswa juga menuntut transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah di sisi lain menyatakan kebijakan efisiensi belanja yang dijalankan bertujuan mengurangi pemborosan anggaran, meningkatkan kualitas belanja negara, serta memastikan anggaran lebih banyak diarahkan untuk program-program yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
