Jakarta — Generasi.co — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merombak arah pembangunan ekonomi nasional agar kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni menghadirkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Hal tersebut disampaikannya dalam amanat pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6/2026). Menurut Presiden, Pancasila harus menjadi landasan utama ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial.
Kekayaan Alam Adalah Amanah Tuhan, Bukan Sekadar Komoditas
Dalam pidatonya, Kepala Negara menjelaskan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan sistem yang religius, berkemanusiaan, dan memperkuat persatuan nasional. Salah satu perwujudan nyata dari nilai-nilai tersebut adalah bagaimana bangsa ini mengelola kekayaan alamnya demi kemakmuran rakyat. Prabowo mengingatkan bahwa sumber daya alam (SDA) tidak boleh dipandang sebagai komoditas bisnis semata, melainkan sebuah tanggung jawab moral terhadap generasi masa depan.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita. Untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelas Presiden Prabowo.
Fokus Keberpihakan Nyata pada Masyarakat Lapisan Bawah
Ekonomi Pancasila juga dituntut untuk memberikan manfaat konkret yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi hingga aspek perlindungan pekerja. Presiden menjabarkan beberapa fokus perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan:
- Anak-Anak Rentan: Anak-anak dari kalangan paling lemah, miskin, dan tidak berdaya wajib memperoleh asupan gizi yang cukup.
- Sektor Pertanian: Petani Indonesia harus dipastikan memperoleh pupuk secara tepat waktu dengan harga yang benar.
- Sektor Perikanan: Nelayan harus dibantu, diberdayakan, serta diberikan akses pasar yang adil.
- Perlindungan Pekerja: Para pekerja harus dilindungi dan dibantu untuk mendapatkan kesempatan penghidupan serta penghasilan yang layak.
Tiga Kebijakan Strategis Amankan Kedaulatan Ekonomi Nasional
Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan yang sudah berlangsung terlalu lama, di mana harga komoditas alam Indonesia ditentukan oleh pihak asing dan sebagian keuntungannya justru mengalir ke luar negeri alih-alih menetap di Ibu Pertiwi. Ia menegaskan bahwa ekonomi nasional tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja.
Untuk mengakhiri kebocoran tersebut dan mewujudkan kedaulatan ekonomi, pemerintah terus memperkuat tata kelola SDA melalui tiga langkah taktis:
- Ekspor Satu Pintu: Menentukan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu.
- Hilirisasi Industri: Melakukan investasi besar-besaran di bidang industrialisasi berbasis hilirisasi agar nilai tambah komoditas tetap berada di dalam negeri.
- Pengelolaan Devisa: Memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) guna memastikan kekayaan nasional memberi dampak finansial yang optimal bagi rakyat.
Melalui optimalisasi strategi ini, Ekonomi Pancasila diyakini akan menjadi jalan keluar yang kokoh untuk membangun Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan sejahtera di masa depan.
