JAKARTA, Generasi.co — Temuan dugaan pelayanan di bawah standar pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi keras dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas, proporsional, dan transparan kepada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti mengabaikan standar kesehatan.
Peringatan keras ini menyusul mencuatnya kasus SPPG tak layak yang menyuplai makanan ke SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, baru-baru ini.
Menurut Eddy, SPPG adalah ujung tombak dari keberhasilan program MBG. Jika kualitas di tingkat bawah sudah bermasalah, maka visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi cerdas dan sehat akan terancam gagal.
“Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan higienitas, apalagi jika menyangkut kesehatan anak-anak kita,” tegas Eddy di Jakarta.
Audit Ketat dan Perluasan Wewenang Badan Gizi Nasional (BGN)
Wakil Ketua Umum PAN ini memandang bahwa pemenuhan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sekadar aturan administratif, melainkan instrumen mutlak untuk perlindungan publik. Ia menuntut adanya pengawasan yang melekat sejak fase pengadaan bahan baku hingga distribusi.
Untuk merespons celah pengawasan di lapangan, Eddy mendorong penguatan kewenangan BGN. Lembaga tersebut dinilai wajib memiliki sistem pemantauan terintegrasi berskala nasional.
“BGN perlu memastikan bahwa setiap SPPG beroperasi sesuai standar, mulai dari kualitas bahan baku, proses distribusi, higienitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Pengawasan ini harus berbasis data dan dilengkapi dengan sistem pelaporan digital agar bisa dipantau secara real-time,” urai Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.
Dukung Penuh, Tapi Tak Boleh Asal-asalan
Secara prinsip, Eddy menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap program MBG sebagai komitmen strategis negara. Namun, ia mengingatkan bahwa niat baik tanpa eksekusi yang profesional hanya akan merugikan anggaran negara dan kesehatan siswa.
“Tentu kita ingin program ini berhasil dan berkelanjutan. Maka standar harus ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan sanksi dijalankan secara konsisten,” tutupnya memberikan peringatan.
Evaluasi menyeluruh terhadap SPPG kini menjadi harga mati agar insiden di Kabupaten Dairi tidak merembet menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan MBG di wilayah lainnya.
