Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguras keuangan negara. Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah justru dapat dibiayai dari hasil efisiensi anggaran yang pada 2025 mencapai Rp308 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah bukan berarti anggaran disimpan, melainkan mengalihkan belanja yang dinilai tidak penting ke program-program yang lebih produktif.
“Seolah-olah Republik ini duitnya habis karena MBG, salah,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan bahwa penghematan dilakukan dengan memangkas berbagai pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, seperti seminar di hotel, studi banding ke luar negeri yang tidak diperlukan, serta rapat-rapat yang tidak memiliki urgensi tinggi.
Menurut Sudaryono, dari hasil efisiensi Rp308 triliun tersebut, pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan prioritas nasional.
Ia mencontohkan, Kementerian Pertanian memperoleh tambahan anggaran Rp40 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang sebelumnya dinilai kurang. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp39 triliun untuk Perum Bulog guna mendukung pembelian gabah petani.
Sudaryono mengatakan dana efisiensi juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendukung pertanian. Pemerintah, kata dia, mengalokasikan Rp19 triliun untuk perbaikan sekolah yang rusak dan Rp12 triliun untuk rehabilitasi jaringan irigasi.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem di berbagai daerah.
“Pak ini banyak orang, anak pemulung, anak orang miskin nggak bisa makan, anaknya putus sekolah. Maka apa? Sekolah Rakyat. Bangun di semua kabupaten satu Sekolah Rakyat,” ujar Sudaryono.
Ia menilai keberadaan MBG tidak menghambat program pembangunan lainnya. Sebaliknya, sejumlah program baru justru berjalan bersamaan dengan pelaksanaan MBG.
Sudaryono menyebut perbaikan sekolah, rehabilitasi irigasi, pemenuhan pupuk, pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga pembangunan jembatan di berbagai daerah tetap dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana hasil efisiensi anggaran.
“Kalau sekarang MBG dipermasalahkan, seolah-olah duitnya habis, enggak. Dulu nggak ada MBG, sekolahnya rusak. Sekarang ada MBG, malah sekolahnya diperbaiki,” kata dia.
Menurut Sudaryono, pemerintah pusat juga menggunakan dana efisiensi untuk membangun ribuan jembatan di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan, melalui keterlibatan TNI dan Polri.
Ia menegaskan bahwa berbagai program tersebut menunjukkan hasil efisiensi anggaran telah diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.
