Generasi.co, JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) terlibat langsung dalam pengelolaan koperasi berbasis masjid. Pemerintah ingin menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi umat.
Ferry berharap para pemuda masjid dapat mengisi posisi manajer koperasi agar memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan kewirausahaan. Kementerian Koperasi juga berkomitmen membuka akses permodalan melalui kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan sektor perbankan.
“Harapan saya, koperasi-koperasi masjid yang didirikan ini manajer-manajernya adalah teman-teman dari BKPRMI,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (25/10/2026).
Menurut Ferry, pengembangan koperasi masjid dapat berkaca pada sejumlah koperasi pondok pesantren yang berhasil membangun kemandirian ekonomi dengan aset mencapai triliunan rupiah. Contohnya Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Sunan Drajat di Lamongan, dan Nurul Jadid di Probolinggo.
Ferry mengatakan pengelolaan koperasi masjid nantinya dapat melibatkan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), majelis taklim, serta masyarakat sekitar yang berhak menerima manfaat. Mereka dapat dihimpun sebagai anggota sekaligus pengelola koperasi.
Pemerintah juga ingin memastikan pemuda masjid yang memiliki minat dan bakat di bidang kewirausahaan mendapat fasilitas untuk membangun usaha. Ferry menilai persatuan dan pengembangan ekonomi melalui koperasi menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan bangsa ke depan.
“Sekarang persatuan kita sangat dibutuhkan, dan persatuannya sudah punya jalan yang lebih terarah untuk memastikan kita berhasil di masa mendatang melalui pilar dakwah ekonomi dan koperasi,” kata Ferry.
Dorongan tersebut disampaikan Ferry dalam Resepsi Puncak Milad ke-49 BKPRMI di Jakarta, Ahad (25/10/2026).
Dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI Datuk Seri H. Said Aldi Al Idrus menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan guru ngaji yang dinilainya masih belum memadai di berbagai daerah.
Said Aldi berharap guru ngaji memperoleh jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta standar gaji yang layak sebagaimana profesi lainnya.
“Kami harap guru ngaji dapat disetarakan standar penghormatan, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hingga standar gaji yang layak layaknya profesi lainnya,” kata Said Aldi.
