Pemerintah Indonesia telah menerima rancangan awal resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pembentukan pasukan internasional di Jalur Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut rancangan tersebut masih dalam tahap sangat awal dan tengah dibahas oleh sejumlah negara.
“Karena itu baru disampaikan dalam pertemuan kemarin, masing-masing negara punya pendapat dan pikirannya masing-masing yang akan mungkin bisa dituangkan sebagai masukan,” ujar Sugiono di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Ia menegaskan bahwa rancangan itu belum mencapai tahap kesepakatan. “Tapi sekali lagi, draf rancangan resolusi tersebut masih dalam taraf pembicaraan awal — sangat awal, draft zero yang dibagikan,” ucapnya.
Pertemuan “New York Group” di Istanbul
Pembahasan rancangan resolusi tersebut berlangsung dalam Pertemuan Tingkat Menteri “New York Group” di Istanbul, Turki, pada 3 November lalu. Forum itu dipimpin oleh Menlu Turki Hakan Fidan dan diikuti sejumlah negara seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan.
Menurut Sugiono, diskusi difokuskan pada perumusan mandat pasukan internasional yang diharapkan memiliki fungsi jelas dan netral.
“Pada intinya kita berharap ada satu mandat yang jelas, imparsial, dan dalam kerangka peacekeeping forces, benar-benar berfungsi menjaga perdamaian,” ujarnya.
Rancangan dari Amerika Serikat
Media internasional Axios melaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengedarkan rancangan resolusi kepada beberapa anggota Dewan Keamanan PBB mengenai pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Gaza.
Mandat ISF disebut akan berlaku selama dua tahun hingga akhir 2027 dan bisa diperpanjang. Pasukan ini difokuskan untuk menjaga keamanan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil dan koridor kemanusiaan, serta melatih pasukan polisi Palestina baru.
Menurut pejabat AS yang dikutip Axios, ISF tidak akan berstatus sebagai pasukan penjaga perdamaian tradisional, melainkan pasukan penegakan hukum yang beroperasi melalui konsultasi erat dengan Mesir dan Israel, serta mendukung pembentukan komite teknokratis Palestina yang bersifat apolitis.
Mandat dan Peran Palestina
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia menekankan pentingnya keterlibatan langsung pihak Palestina dalam setiap tahapan misi internasional tersebut.
“Semua harus melibatkan Palestina. Itu sudah menjadi semangat sejak pertemuan pertama New York Group dan Deklarasi New York,” katanya.
Menlu juga membuka kemungkinan bahwa Indonesia akan menyiapkan pasukan baru untuk misi tersebut, sejalan dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya di Sidang Umum PBB, bahwa Indonesia siap mengirim personel perdamaian jika mendapat mandat resmi dari PBB.
Dengan rancangan resolusi yang masih dalam tahap awal ini, posisi Indonesia akan difokuskan pada upaya mendorong mandat PBB yang jelas, netral, dan menjamin perlindungan bagi rakyat Palestina di Gaza.
