Generasi.co, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari lemahnya pengawasan dapur, praktik pungutan oleh yayasan perantara, hingga kasus keracunan makanan. Persoalan tersebut mendorong BGN melakukan pembenahan tata kelola dan memperketat pengawasan terhadap ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono mengungkapkan, saat mulai menjabat pada awal Juli 2026, BGN hanya memiliki 700 personel untuk mengawasi sekitar 27.000 dapur SPPG. Keterbatasan pengawasan tersebut dinilai membuka celah penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah praktik jual beli titik layanan dapur oleh yayasan perantara. Mereka diduga memungut Rp500 hingga Rp1.500 dari setiap ompreng. Berdasarkan catatan Kejaksaan, hampir 600 dapur terafiliasi dengan yayasan semacam itu.
Pendapatan yayasan perantara tersebut bahkan bisa mencapai Rp1 miliar per hari meskipun tidak terlibat langsung dalam operasional dapur.
“Ketika ada satu kasus keracunan, kami seperti bertemu ular dan kembali ke bawah lagi,” ujar Sudaryono dalam paparan Transformasi MBG 2.0 di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dia mengibaratkan pembenahan program MBG seperti permainan ular tangga. Ketika perbaikan mulai menunjukkan hasil, munculnya kasus keracunan dapat membuat upaya yang sudah dilakukan kembali mengalami kemunduran.
Untuk mengatasi persoalan tata kelola, BGN menertibkan yayasan perantara melalui pembaruan perjanjian kerja sama. Pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan operasional MBG juga dipangkas.
BGN turut melakukan pergantian pegawai hingga level eselon II serta mengubah skema insentif dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi.
Selain itu, BGN membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 per porsi. Kebijakan efisiensi tersebut diklaim menghasilkan penghematan hingga Rp44 triliun selama 100 hari kerja. Sekitar Rp160 miliar juga telah dikembalikan ke kas negara sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan.
Pengawasan penggunaan anggaran turut diperketat. Dari 26.385 dapur yang menjadi perhatian BGN, sebanyak 6.100 di antaranya belum menyampaikan laporan penggunaan dana harian.
Pengawasan Keracunan Diperketat
Selain persoalan tata kelola dan keuangan, BGN menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.
Rasio insiden keamanan pangan tercatat turun dari 5,3 pada 2025 menjadi 3,9 sepanjang Januari-Juli 2026. Angka tersebut kembali turun menjadi sekitar 3,5 pada Juli-Oktober 2026.
Meski menunjukkan perbaikan, rasio insiden tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.
Untuk menekan risiko keracunan, BGN memperketat standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait waktu dan suhu penyimpanan makanan. Penggunaan label waktu konsumsi dan segel wadah makanan juga diperkuat.
Pengawasan berbasis teknologi mulai diterapkan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung dengan kantor pusat dan dilengkapi kecerdasan buatan (AI). Saat ini, sistem tersebut telah terpasang di 70 SPPG.
BGN menargetkan perluasan sistem pengawasan tersebut hingga 5.000-10.000 SPPG pada akhir 2026.
Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan melalui partisipasi orang tua siswa, guru, kepala sekolah, hingga petugas posyandu. BGN menyediakan platform Radar MBG agar publik dapat memantau menu harian, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta kandungan gizi makanan.
Perluas Penyajian Prasmanan
Di luar pembenahan tata kelola dan pengawasan, BGN mulai memperluas metode penyajian MBG secara prasmanan. Setelah diuji coba di 66 dapur, metode tersebut akan diterapkan di sekitar 230 dapur tambahan.
BGN menargetkan 5.000-10.000 SPPG menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026.
Dalam skema tersebut, makanan dibawa ke kelas sesuai jumlah siswa dan disajikan dalam kondisi hangat. Suhu makanan dijaga minimal 60 derajat Celsius untuk memastikan keamanan ketika dikonsumsi.
BGN juga menyiapkan platform Loka MBG untuk membuat pengadaan bahan pangan lebih transparan dan mengacu pada harga pemerintah. Peluncuran awal platform direncanakan pada November, disusul peluncuran utama pada Desember 2026 dengan tujuh komoditas prioritas.
Sudaryono berharap peningkatan kebutuhan pangan untuk program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama petani, peternak, pelaku UMKM, dan sektor distribusi.
Menurut dia, manfaat program tidak boleh hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
