Generasi.co, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo meminta seluruh pihak mengerahkan kemampuan dan sumber daya untuk mengantisipasi dampak kebakaran tanpa hanya mengandalkan turunnya hujan.
Sugiono mengatakan, instruksi tersebut menekankan pentingnya langkah proaktif dalam menghadapi karhutla, termasuk memperkuat kesiapsiagaan apabila kebakaran kembali terjadi.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun, tetapi lebih dari itu kita harus menggunakan semua kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan kita untuk bisa mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kita alami lagi,” ujar Sugiono dalam keterangan pers, Sabtu (31/10/2026).
Sugiono menilai karhutla bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan. Kebakaran juga mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat serta merusak daya dukung ekosistem.
“Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata isu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat,” katanya.
Dia juga menyoroti munculnya titik-titik api baru ketika petugas masih berupaya memadamkan kebakaran di lokasi lain. Karena itu, Sugiono meminta penguatan patroli dan pengawasan di lapangan, terutama di provinsi-provinsi prioritas.
“Penguatan patroli perlu dilakukan, karena di saat kita sedang berusaha memadamkan kebakaran, ada titik-titik baru yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Sugiono, patroli diperlukan untuk mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Pemerintah juga perlu mempercepat pemenuhan sarana pemantauan agar penanganan karhutla lebih optimal.
“Peningkatan patroli merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di provinsi-provinsi prioritas untuk bisa mengantisipasi pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja,” ucapnya.
Sugiono turut meminta pemerintah daerah segera menginventarisasi kebutuhan peralatan pendukung penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Kebutuhan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selain penanganan karhutla, pemerintah daerah diminta menormalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya serta memperbaiki saluran drainase. Langkah tersebut diperlukan untuk memitigasi potensi banjir dan tanah longsor.
“Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor. Kebutuhan tersebut bisa disampaikan langsung baik ke BNPB maupun ke kami (Kemenko PMK),” imbuh Sugiono.
